Judul : Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI
link : Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI
Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI
POKER UANG ASLI - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 DKI tengah disusun. Pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengajukan angka Rp 77,1 triliun.
Nilai yang diajukan lebih besar dari APBD 2017 DKI yang jumlahnya Rp 71,89 triliun. Publik pun berpartisipasi, memasang mata, untuk mengawasi prosesnya.
Selisih APBD 2017 dan RAPBD 2018 hanya Rp 6 triliun. Namun, ada pos-pos yang dinilai mendapat anggaran terlampau besar.
Sebut saja anggaran kolam ikan DPRD DKI yang dianggarkan sebesar Rp 620,7 juta. Kolam asimetris berukuran sekitar 8x4 meter itu akan direnovasi dan diperdalam. Juga akan diisi dengan ikan koi.
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengingatkan, pengajuan anggaran harus disesuaikan dengan manfaatnya.
"Apakah taman bisa dipakai? Apakah esensi taman? Apakah tambah apik atau kolam memang rusak? Itu harus dilihat sejauh mana manfaatnya, sejauh mana itu mempengaruhi kinerja," kata Yayat , Kamis (23/11/2017).
Yayat menambahkan, harus ada prioritas dalam
penyusunan RAPBD 2018. "Titik tolaknya pada apa prioritas, misalnya, transportasi, penanganan banjir, pembangunan rusun, untuk penanganan sembako, KJP. Itu harus jadi fokus," lanjut dia.
Yayat meminta masyarakat harus ikut mengawasi penyusunan RAPBD 2018 DKI. Terlebih, saat ini, warga bisa mengakses e-budgeting melalui apbd.jakarta.go.id.
"Kita, masyarakat, harus selalu memperbandingkan besaran anggaran dengan nilai manfaatnya," kata dia.
Usulan proyek renovasi itu berasal dari DPRD. Pihak dewan mengaku punya alasan mengapa Rp 620,7 juta harus dianggarkan hanya untuk kolam ikan.
"Sifatnya perawatan, pemeliharaan. Ada keinginan untuk mengembangkan kolam menjadi kolam ikan koi," kata Sekretaris Dewan DKI Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/11/2017).
"Kalau ikan koi kan harus bentuk kolamnya khusus, kedalamannya, ketinggian air, sehingga kita harus ada alat khusus."
Biaya tersebut lebih besar jika dibandingkan perbaikan kolam air mancur menari di Monas hanya menelan dana Rp 400 juta. Kolam dengan luas sekitar 200 meter itu dibangun dengan dana urunan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Kepala Kantor Pengelola Kawasan (KPK) Monas Sabdo Kristianto, dan musisi Addie MS.
Alokasi uang untuk perbaikan kolam DPRD ini pernah dihapus oleh Sumarsono, yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, ketika Ahok menghadapi proses hukum. Sebelumnya, renovasi tersebut dianggarkan sebesar Rp 579 juta.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mencoretnya lantaran dinilai tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberi sinyal sepakat dengan usulan DPRD. Menurutnya, anggaran tersebut wajar karena kolam dapat menambah kesejukan dan persatuan antara eksekutif dan legislatif.
"Alhamdulillah, jadi sejuk. Jadi air mancur itu menambah kesejukan di kita dan air itu sumber kehidupan. Jadi kalau airnya mancur kehidupannya juga terpancur," kata Sandiaga.
Tak hanya itu, anggaran untuk DPRD DKI pun menjadi sorotan. Salah satunya, anggaran kunjungan kerja (kunker) komisi-komisi dewan.
Pengajuan anggaran ini masuk ke RAPBD DKI di pos anggaran sekretariat dewan. Nilainya sebesar Rp 107,79 miliar. Pada situs apbd.jakarta.go.id, angka tersebut naik sebesar Rp 79 miliar dari APBD tahun lalu sebesar Rp 28,75 miliar.
Anggaran itu antara lain untuk uang harian perjalanan dinas, yang dipatok sebesar Rp 31 miliar untuk 7.752 orang.
Jadi, tiap anggota dewan akan mendapat uang perjalanan dinas sebesar Rp 4 juta per hari saat kunker.
Dengan anggaran itu, dalam satu bulan, satu anggota DPRD dapat empat kali melakukan kunker.
juga menemukan anggaran pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI yang naik.
Tahun lalu, alokasinya hanya Rp 3,8 miliar. Dalam RAPBD 2018, anggarannya naik empat kali lipat menjadi Rp 16,1 miliar.
Mata anggaran pembahasan panitia khusus dan kepanitian lain juga naik. Pada 2017, Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 3,6 miliar. Namun, pagu anggaran di RAPBD 2018 menjadi Rp 29,2 miliar.
Ada lagi biaya medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan. Tahun lalu nilai pagunya hanya Rp 689 juta. Pada RAPBD 2018 naik jadi Rp 1,2 miliar.
mau penghasilan tambahan (income pasive) hingga puluhan juta hanya bermodalkan gadget anda?
hanya dengan 3 langkah mudah anda bisa menjadi jutawan,
Daftar >>> Share Link Referral anda >>> duduk manis nunggu uang mencari anda.
so tunggu apalagi segera daftarkan diri anda di :
www.cantikqq.com
www.mabesqq.com
dapatkan bonus referral 20%, bonus turn over 0,5% setiap minggunya
hanya dengan 3 langkah mudah anda bisa menjadi jutawan,
Daftar >>> Share Link Referral anda >>> duduk manis nunggu uang mencari anda.
so tunggu apalagi segera daftarkan diri anda di :
www.cantikqq.com
www.mabesqq.com
dapatkan bonus referral 20%, bonus turn over 0,5% setiap minggunya
Demikianlah Artikel Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI
Sekianlah artikel Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI dengan alamat link https://temanyuni441.blogspot.com/2017/11/kolam-ikan-hingga-pemburu-tikus-di.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar